KPU Sebut Belum Banyak NPHD Disepakati untuk Pilkada 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum menyatakan, hingga saat ini baru ada satu provinsi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2018 yang menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Daerah setempat. Provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat.

Jika ditotal, provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun depan berjumlah 17. Sementara total daerah penyelenggara Pilkada 2018 adalah 171.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi berkata, 16 provinsi lain yang menyelenggarakan Pilkada 2018 telah dimulai proses penandatanganan NPHD. Mereka diklaim tinggal mencari waktu untuk menyepakati nilai NPHD dengan Pemprov masing-masing.

"Biasanya hanya soal negosiasi dengan Pemda, atau kalau Pemda belum ada dana, karena kan kalau pemilu atau pilkada di dua tahun anggaran, biasanya Pemda siapkan anggaran buat setahun," kata Pramono di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (31/5).

KPU membatasi waktu penandatanganan NPHD antara penyelenggara di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan Pemda setempat pada 27 September 2017. Batasan diberikan agar tak ada halangan dana yang muncul saat proses Pilkada telah berlangsung.

Sementara, menurut Pramono, beberapa daerah disebut masih menunggu diluncurkannya tahapan Pilkada 2018 pada 14 Juni mendatang. Jika tahapan Pilkada sudah diluncurkan, kesepakatan NPHD antara KPU dan Pemda akan lebih cepat dilakukan.

"Jadi kebanyakan daerah memang menanti launcing tahapan pemilu pada 14 juni, dan menanti Peraturan KPU untuk rujukan proses NPHD ini," katanya.

Sampai saat ini sudah ada 13 daerah yang NPHD mereka telah disepakati. Adapun total anggaran yang diusulkan 171 KPU di daerah berjumlah Rp14,3 triliun. (pmg)

Let's block ads! (Why?)