Tolak Hadirkan Miryam, KPK Balas Surat Pansus Esok

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, akan memberi sikap resmi atas permintaan Pansus Angket KPK untuk menghadirkan tersangka Miryam S. Haryani ke DPR pada Senin (19/6). KPK hingga saat ini masih menganalisa aspek hukum terkait dengan permintaan tersebut.

"Senin respons terhadap surat tersebut akan kami sampaikan. Tentu KPK akan mempertimbangkan aspek hukum dalam bersikap," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/6).

Meski tengah mengkaji, Febri kembali menegaskan, Pansus Angket DPR harus menghormati proses hukum yang berlaku jika tujuan menghadirkan Miryam adalah untuk mencari keterangan terkait kasus yang ditangani KPK.

Ia berkata, Pansus Angket KPK bisa mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor jika hendak mendapat informasi dari Miryam.

"Miryam adalah saksi sekaligus tersangka yang sedang dalam penanganan perkara di KPK. Jika keterangan terkait kasus, maka sebaiknya sama-sama hormati proses hukum yang nanti berujungan di Pengadilan Tipikor," ujarnya.

Lebih jauh, Febri menegaskan KPK tidak khawatir dengan ancaman pansus yang berencana meminta bantuan Kepolisian jika KPK menolak menghadirkan Miryam. Ia menyakini, apa yang dilakukan KPK telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Itu domain pansus (meminta bantuan Kepolisian). Posisi KPK sederhana saja, KPK sebagai lembaga penegak hukum hanya patuh pada aturan hukum yang berlaku," ujar Febri.

Miryam S Haryani, ketika menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/5). (Antara/Wahyu Putro A)

Sebelumnya, Pansus Angket KPK berencana memanggil tersangka keterangan palsu di pengadilan Tipikor atas kasus dugaan korupsi e-KTP, yakni Miryam.

Miryam akan diminta keterangannya mengenai surat pernyataan yang dikirimkan kepada pansus yang berisi bantahan mendapat tekanan dari enam anggota Komisi III DPR untuk mencabut BAP.

Pemanggilan Paksa

Wakil Ketua Panitia Khusus Angket KPK Risa Mariska meminta KPK kooperatif memenuhi panggilan rapat pansus. Ia mengancam akan memanggil paksa KPK jika menolak hadir dalam rapat tersebut.

Pemanggilan paksa dilakukan jika KPK tiga kali mangkir dari panggilan.

"Kalau berkukuh tidak hadir, sesuai tatib kami bisa minta kepada Kepolisian membantu untuk memanggil paksa. Makanya kami minta KPK dalam hal ini tolonglah koperatif," ujar Risa di Gedung DPR, Jakarta, awal Juni lalu.

Dalam ketentuan pasal 204 ayat (3) UU MD3 disebutkan dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (wis)

Let's block ads! (Why?)