Menyikapi itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, hanya Presiden Joko Widodo yang dapat mengeluarkan partainya dari koalisi. Sebab, PAN disebut berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi dan bukan PDIP.
"Terserah Pak Jokowi. Mau keluarkan menteri dari PAN itu hak Pak Jokowi, mau mengeluarkan PAN dari koalisi itu hak Pak Jokowi," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7)
Hingga kini, kata Yandri, belum ada pembahasan keluar koalisi di internal pengurus PAN dan ini berarti sekarang partai berlambang matahari itu disebut masih mendukung pemerintahan Jokowi.
"Makanya saya bilang, program pemerintah yang bagus kami dukung, kurang bagus kami kasih saran," katanya.
Sehingga, lanjutnya, jika parameter evaluasi keberadaan PAN di koalisi partai pendukung pemerintah hanya salah satunya mengenai RUU Pemilu, tidak relevan.
"Kalau mau jadi parameter evaluasi PAN keluar koalisi, itu tidak relevan. Tapi karena PAN sifatnya pasif, terserah mau apa enggak, ya terserah, santai-santai saja, PAN tidak ada beban," katanya.
PAN tidak sepakat dengan pemerintah soal angka ambang batas presiden 20/25 persen dalam pembahasan RUU Pemilu. Selain itu, ada pula mengenai ketidaksetujuan Perppu Ormas dan berbeda gerbong saat Pilkada DKI Jakarta. (yns/pmg)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Diminta PDIP Keluar Koalisi, PAN Serahkan ke Jokowi"
Post a Comment