Golkar dan Nasdem Minta Koalisi Satu Suara Dukung Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar meminta seluruh partai koalisi untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu menanggapi isu terkait PAN yang kerap berseberangan dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Wakil Sekjen Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, tujuan partai berkoalisi karena ada kesamaan visi dan misi. Partai koalisi seharunya memiliki pandangan yang sama dalam mengawal segala keputusan koalisi tersebut.

"Golkar berharap bahwa semua partai politik pendukung pemerintah memiliki platform yang sama," ujar Ace saat dihubungi, Jumat (14/7).

Ace menuturkan, kesamaan platform yang dimiliki koalisi dalam mengawal kebijakan dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut Ace, pemerintah memerlukan dukungan dari parpol koalisi agar tujuan itu bisa tercapai.

Meski meminta anggota koalisi satu suara, kata Ace, Golkar tidak memiliki kapasitas untuk mengusir salah satu parpol yang tidak sejalan dengan arah koalisi. Ia berkata, komposisi koalisi sepenuhnya kewenangan Jokowi.

Ace pun enggan berkomentar soal kemungkinan reshuffle menteri di tengah isu PAN berlabuh ke oposisi.

"Apapun yang diambil kebijakan oleh presiden terkait konfigurasi politik saat ini kami serahkan kepada presiden sendiri. Golkar pasti akan mendukung," ujarnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi mengimbau seluruh partai koalisi mendukung pemerintah. Dukungan itu, kata dia, merupakan kewajiban setiap partai koalisi.

"Kami ada komitmen bersama-sama membangun koalisi. Kami sepakat ini meyukseskan pemerintahan sekarang. Jadi kewajiban buat kami adalah menyukseskan pemerintahan sekarang," ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta.

Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi (kiri) meminta semua partai koalisi mendukung pemerintah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Menurutnya, pembangkangan yang dilakukan oleh parpol dalam koalisi menunjukkan ada agenda politik tersendiri yang dilakukan partai tersebut saat bergabung. Ia pun mendesak partai pembangkang koalisi untuk segera keluar agar tidak menggangu kerja pemerintah.

"Kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, ada banyak permintaan, atau hanya untuk mendapatkan hak saja tapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah.

PAN tidak sepakat dengan pemerintah soal angka ambang batas presiden 20/25 persen dalam pembahasan RUU Pemilu. Selain itu, ada pula mengenai ketidaksetujuan Perppu Ormas dan berbeda gerbong saat Pilkada DKI Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga ikut menyindir parpol pendukung pemerintah yang kerap mengambil sikap berbeda. Menurutnya, semakin banyak parpol yang etikanya tidak jelas dan hanya mengedepankan kepentingan jangka pendek dalam koalisi.

"Koalisi pemerintah seharusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama tapi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis. (pmg/gil)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini