Kader Muda Golkar Minta Setya Novanto Mundur

Jakarta, CNN Indonesia -- Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan mengajak tokoh senior dan sepuh mempersiapkan gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hal ini merupakan respons atas penetapan Setya sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mengajak semua elemen Partai Golkar, sesepuh, pini sepuh, senior, tokoh, pimpinan DPP, DPD, dan kader seluruh Indonesia untuk sama-sama melakukan 'penyelamatan partai' dengan segera melakukan persiapan menuju Munaslub untuk memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

Doli menyebut keputusan rapat pleno Golkar untuk mempertahankan Setya sebagai ketua umum adalah bentuk perlawanan terhadap aksi pemberantasan korupsi.

Dia pun menilai dukungan dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono atas keputusan pleno sarat kepentingan pribadi dan kelompok.

Padahal dari data yang diperoleh, lanjutnya, elektabilitas dan kepercayaan kepada Partai Golkar menurun drastis akibat kasus yang menjerat Setya Novanto.

Untuk itu, Doli pun meminta Setya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR.

"Agar kedua institusi tersebut dapat bebas dan tidak terbawa-bawa oleh masalah dan kepentingan pribadi Setya Novanto," ujarnya.

Rapat pleno Partai Golkar memutuskan agar Setya Novanto dipertahankan sebagai Ketua Umum. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Anggota GMPG Sirajuddin Abdul Wahab menambahkan, sejumlah langkah akan ditempuh pihaknya agar Setya mundur dan Munaslub digelar.

"Langkah terdekat, kami GMPG akan roadshow ke lembaga eksternal maupun internal, kami akan sampaikan kepada dewan kehormatan yang dipimpin ke Habibie dan Akbar Tanjung kemudian ke mahkamah partai," kata Sirajuddin.

Selain itu, langkah lainnya adalah melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pelanggaran kode etik karena berstatus tersangka kasus korupsi.

Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan tujuh poin sebagai respons atas ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh KPK.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan, meski Setya berstatus tersangka, forum rapat memutuskan partai berlambang beringin tidak perlu mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Selain itu, rapat pleno juga menetapkan bahwa Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Namun, Nurdin dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas fungsi harian.

(vws)

Let's block ads! (Why?)