KontraS Tuding Wiranto Aktor Persoalan Perppu Ormas

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menuding Menko Polhukam Wiranto sebagai aktor di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Perppu Ormas itu kini menuai kritik dari berbagai kelompok. Yati menegaskan, KontraS juga menolak Perppu Ormas lantaran proses pembentukan dan substansinya tidak tepat, selain karena kebijakan itu diterbitkan oleh Wiranto.

Dia mengatakan, sejak Wiranto bergabung pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Yati berpendapat, Wiranto sedang berusaha melepas tanggung jawabnya dalam kasus pelanggaran HAM.

"Aktor yang terlibat Menko Polhukam. Semenjak Wiranto dipilih sebagai Menko Polhukam banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap HAM bahkan menjadikannya sebagai cara Wiranto cuci tangan dari kejahatan pelanggaran HAM masa lalu," kata Yati di kantor KontraS kemarin.

Selain menerbitkan Perppu Ormas, Yati menyebut gagasan kebijakan Wiranto yang berpotensi memangkas pengusutan kasus HAM adalah wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Lembaga ini diragukan dapat menyelesaikan konflik masa lalu.

"Mulai dari DKN hingga sekarang meng-endorse satu perppu yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dan HAM, sehingga kami minta presiden untuk mengkoreksinya," ujarnya.

KontraS pun juga secara tegas meminta agar Wiranto diberhentikan dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Desakan itu diutarakan lembaga tersebut sejak Wiranto menjabat Menko Polhukam.

Senada dengan Yati, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M Billah mengatakan, permasalahan tentang Perppu Ormas tidak bisa dilepaskan dari aktor di belakangnya. Menurutnya, mantan Panglima ABRI itu sudah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM sejak Suharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI.

"Menko Polhukam sekarang ini sejak awal reformasi sudah terlibat dalam tindakan-tindakan melanggar HAM yang dilakukan Orde Baru dengan kata lain cacat," tutur Billah.

Selain itu, Billah juga menyebut Wiranto merupakan orang yang tidak taat hukum lantaran pernah mangkir dalam panggilan pemeriksaan Komnas HAM terkait kasus dugaan pelanggaran HAM.

"Nah, mangkir dari hukum ini apakah karakteristik orang yang jujur, peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak taat hukum itu batal politik," kata Billah. (pmg)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini