Citra Prabowo di 2019 dan Politik Zig-Zag Gerindra di Pansus

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Gerindra menyatakan keluar dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Manuver ini dinilai bersifat pragmatis karena terkait dengan pencitaraan sang ketua umum, Prabowo Subianto, sebagai persiapan di Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menilai keputusan itu menunjukkan sikap Gerindra yang tidak konsisten. Gerindra sempat menolak Pansus Angket ketika walk out dalam rapat paripurna pengesahan Pansus tersebut. Namun saat pembentukan pansus, partai besutan Prabowo Subianto itu malah mengirimkan wakil ke Pansus.

"Memang keputusan Gerindra selama ini tidak mengakar pada ideologi. Selama ini keputusan taktis hanya ikutan partai lain saja, maka itu terlihat tidak konsisten. Cara berpolitik mereka ini politik zig-zag," kata Mada kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi kemarin.

Menurut Mada, setidaknya ada tiga alasan dibalik keputusan Gerindra. Pertama, mempercantik citra Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra untuk Pilpres 2019. Menurutnya, mereka tidak ingin citra Prabowo menjadi buruk karena Gerindra mendukung Pansus yang dianggap melemahkan KPK.

"Keputusan fraksi itu melalui persetujuan ketua umum, kalau Gerindra masuk Pansus kan harus izin Prabowo dulu. Kemudian itu menjadi satu sikap partai," kata Mada.

Mada memandang ada upaya perbaikan citra Prabowo untuk Pilpres 2019. Walau Gerindra belum mendeklarasikan akan mencalonkan Prabowo dalam Pilpres, nama purnawirawan letnan jenderal itu dianggap bisa menjadi lawan kuat Joko Widodo.

Mada menilai keputusan Gerindra juga berkaitan dengan UU Penyelenggaraan Pemilu yang disahkan pekan lalu. Dalam UU tersebut tertulis ambang batas presiden 20/25 persen. Gerindra memilih walk out bersama PAN, PKS dan Demokrat lantaran ingin ambang batas presiden nol persen.

PKS dan Demokrat merupakan partai yang tidak mengirimkan wakil ke Pansus Angket. Sangat mungkin, kata Mada, Gerindra keluar dari Pansus agar bisa berkoalisi dengan partai tersebut untuk Pilpres 2019.

"Semua kemungkinan bisa terjadi, koalisi di Indonesia itu cair dan tidak berdasarkan ideologi. Kalau koalisi dengan ideologi pasti lama," kata Mada.

Alasan berikutnya, Gerindra menegaskan sebagai oposisi pemerintah dan memperbaiki citra partai di mata publik. Mereka tak ingin mendapat citra buruk karena berada dalam Pansus.

"Tapi masyarakat sekarang sudah pintar, keputusan itu tak langsung membuat publik percaya bahwa Gerindra tidak ingin melemahkan KPK. Harus ada langkah kongkret ke depan yang dilakukan Gerindra untuk kritik Pansus," kata Mada.

Dia menambahkan, Gerindra merasa lemah dalam Pansus yang diisi koalisi pemerintah. Pansus Angket merupakan proyek jangka pendek yang bisa berpengaruh buruk secara jangka panjang bila Pansus dianggap selalu melemahkan KPK.

Aktivis Jaringan Antikorupsi melakukan aksi teatrikal menolak Pansus Angket KPK, di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7). CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Secara keseluruhan, kata Mada, keputusan itu dilakukan untuk menyerang pemerintah saat ini. Baik fraksi yang ada di parlemen mau pun Jokowi.

"Jelas Gerindra menyerang pemerintah lewat keputusan sangat zig-zag. Tapi mereka harus hati-hati juga, keputusan ini sebenernya juga memperlihatkan kesalahan mereka karena bergabung lalu keluar. Tindak lanjut yang dilakukan Gerindra harus kongkrit," kata Mada.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyebut pembentukan Pansus Angket tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Pansus Angket, kata Desmond, seolah bekerja untuk melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari kunjungan Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin secara tiba-tiba, bukan atas kesepakatan seluruh unsur fraksi yang ada di Pansus.

Desmond mengklaim Gerindra tak pernah aktif setelah kunjungan ke Lapas Sukamiskin. Ia tak ingin Gerindra terlihat sebagai fraksi yang aktif walau sebenarnya tidak.

"Kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah-lah yang melemahkan KPK," kata Desmond, Senin (24/7). (pmg)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini