Anggota DPR Komisi VIII dari Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, rencana itu tidak memiliki dasar hukum karena tata cara pengelolaan keuangan haji harus diatur melalui Peraturan Pemerintah.
"Pemerintah lebih baik fokus menyusun PP yang diamanatkan itu daripada mengumbar wacaa yang tidak jelas standar hukumnya," kata Khatibul dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com pada Minggu (30/7).
Presiden Jokowi menginginkan dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut jumlah dana abadi umat atau dana haji mencapai Rp95,2 triliun.
Sementara itu, Anggota BPH Anggito Abumanyu dilaporkan menyebut bahwa dana abadi haji yang bisa diinvestasikan berkisar Rp80 triliun.Presiden Jokowi menyebut investasi harus dilakukan hati-hati dan menguntungkan.
Namun, Khatibul Umam Wiranu menyebut penempatan dan investasi dana haji harus berdasarkan prinsip syariah selain juga aspek kehati-hatian, manfaat, dan likuiditas.
"Prinsip syariah ini harus dipatuhi betul. Infrastruktur apa saja yang sifatnya syariah atau halal atau sebaliknya harus dikaji kembali," kata Khatibul yang juga ketua bidang agama DPP Partai Demokrat.
Dia menambahkan investasi dana umat bukan hal baru karena sudah dilakukan sejak tujuh tahun lalu melalui Sukuk Dana Haji Indonesia dengan jumlah Rp35,2 triliun.
"Sukuk diperbolehkan karena instrumen syariah. Tetapi, jangan sampai dana haji terlalu besar diinvestasikan ke sukuk atau SBSN hingga mencapai 40 persen," tambah Khatibul.
Khatibul juga menambahkan bahwa investasi dana abadi umat ini harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan DPR.
Hingga kini, Khatibul menambahkan bahwa belum ada usul yang diterima DPR terkait penggunaan dana abadi umat untuk dimanfaatkan di sektor infrastruktur.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Partai Demokrat: Investasi Dana Haji Harus Syariah"
Post a Comment