DPR Sudah Sayembarakan Desain Gedung Baru

Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned mengaku telah menggelar sayembara desain gedung baru DPR, meski anggaran pembangunannya belum bisa dipastikan.

Sayembara gedung baru DPR tersebut, kata Achmad, telah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan penataan kawasan parlemen yang diperkirakan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp601 miliar.

"Kami sudah lakukan sayembara. Lokasinya sudah ada. Untuk detailnya, tinggal didiskusikan dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," kata Achmad usai melakukan kunjungan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Menurut Djuned, dalam maket awal yang diperoleh dari hasil sayembara, ruang kerja anggota dewan yang saat ini hanya seluas 38 meter persegi akan diperluas menjadi 117 meter persegi. Ini sesuai dengan aturan dalam Peraturan Presiden No 73 Tahun 2011 Pasal 10 diatur mengenai Pembatasan Pembangunan Rumah Negara.

"Jadi, nanti di ruang kerja dewan ada ruangan rapatnya. Ada ruang tamu, dan kemungkinan satu ruang kerja tersedia satu kamar mandi," katanya.

Terkait rencana pembangunan perpustakaan, pusat kajian serta museum di satu kawasan parlemen, masih akan dilakukan kajian terlebih dahulu. "Apakah museumnya bakal menggunakan gedung yang lama saja atau tidak," katanya.

"Tapi, sebagaimana disampaikan oleh Ketua BURT sebelumnya, penataan kawasan parlemen beserta pembangunan gedung baru ini pasti butuh jangka panjang. Kemungkinan besar tidak akan selesai untuk DPR periode ini," ujar Achmad.

Sebelumnya, DPR RI merencanakan sebuah program pembangunan yang terdiri atas tujuh tahapan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan merinci tujuh program pembangunan tersebut.

Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia

Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengungkapkan pembangunan tersebut akan menggunakan gedung bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.

Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke gedung DPR RI untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di kompleks parlemen tersebut.

Selanjutnya, tahap keempat, adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.

Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-Undang.

Tahap keenam adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.

Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing. </span> (sur)

Let's block ads! (Why?)