Fadli Zon: Viktor Laiskodat Jangan Jadi Ahok Kedua

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat tidak asal bicara dalam berpolitik. Ia khawatir, Viktor akan bernasib sama dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika kerap berkata fitnah atau di luar batas.

“Jangan sampai ini jadi Ahok kedua. Karena memicu seorang yang bukan ahlinya berbicara tentang negara khilafah kemudian menujuk hidung partai-partai tertentu, termasuk partai Gerindra,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/8).

Fadli mengaku, sampai saat ini tidak mengira Viktor bisa mengeluarkan pernyataan itu di tengah posisinya sebagai petinggi partai. Menurut dia, pernyataan itu seharusnya bisa dielakan jika Viktor hendak mendapatkan kekuasaan.

Sebab, ia berpendapat, perebutan kekuasaan politik seharusnya dilakukan dengan cara yang adil dan tidak dilakukan dengan fitnah atau masuk ke ranah SARA.

Fadli melihat, tudiangan Viktor terhadap Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS sangat provokatif. Pernyataan itu bisa menimbulkan reaksi tidak terduga dari masyarakat jika tidak disikapi lebih lanjut.

“Persaingan itu biasa, tapi janganlah menggunakan fitnah. Apalagi fitnah yang kejam dan keji seperti yang dilakukan oleh saudara Viktor ini,” ujarnya.

Fadli berkata, Gerindra akan tetap menempuh jalur hukum terhadap Viktor. Selain merasa difitnah sebagai partai pendukung pembentukan negara khilafah dan intoleran, Gerindra tidak ingin orang lain dengan mudah melakukan hal seperti yang dilakukan Viktor.

"Pernyataan itu sangat disesalkan. Ada beberapa pihak di Gerindra akan melakukan laporan kepada pihak Kepolisian,” ujar Fadl.

Sementara itu, Fadli mengatakan, tudingan Viktor terhadap Gerindra dkk tidak dalam konteks penolakan terhadap Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas di parlemen. Ia memandang, apa yang dikatakan Viktor lebih terkait pada konteks Pilkada.

Menurut dia, perbedaan sikap politik atas Perppu Ormas adalah hal yang wajar. Ia mengklaim, alasan Gerindra menolak Perppu juga telah jelas lantaran aturan Ormas telah diatur dalam UU tentang Ormas yang lama.

“Perppu ormas setiap orang bisa berbeda pendapat. Kami termasuk yang menilai Perppu Ormas bermasalah karena pengaturan Ormas sudah ada di UU yang melibatkan pengadilan, bukan subjektifitas pemerintah,” ujarnya.

Lebih dari itu, Fadli membantah, Gerindra tidak nasionalis karena menolak Perppu Ormas. Ia mengklaim, Gerindra adalah partai nasionalis yang sejak awal berupaya menegakkan Indonesia Raya.

Ia pun menyindir NasDem tidak lebih nasionalis karena nama partai itu tidak memiliki semangat nasionalis. “Gerindra dari namanya saja Gerakan Indonesia Raya, tentu saja jauh lebih nasionalis ketimbang NasDem,” ujarnya.

Fadli menambahkan, Gerindra enggan mengintervensi NasDem dalam mengambil sikap terhadap Viktor. Ia percaya, NasDem memiliki mekanisme untuk menghukum kadernya yang melakukan pelanggaran.

“Saya kira mereka (NasDem) punya mekanisme. Kami tunggu saja mekanisme di dalam partainya seperti apa,” ujar Fadli. </span> (djm/djm)

Let's block ads! (Why?)