Fahri Usul Viktor Laiskodat Klarifikasi Pernyataannya di MKD

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar persoalan pidato Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat yang menyinggung soal khilafah dan empat partai, diklarifikasi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Saya mengusulkan agar proses klarifikasi awal berada di mahkamah etik, baru setelah itu ditindaklanjuti di proses lainnya," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/8).

Fahri menjelaskan, usulan itu karena Viktor merupakan anggota dewan yang hak bicaranya dilindungi dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Hingga kini, Fahri mengaku belum mendapat keterangan atau klarifikasi dari Viktor terkait pidatonya tersebut. Untuk itu, proses di MKD menurutnya harus cepat dilakukan sebelum perayaan hari kemerdekaan.

"Tanggal 16 paling tidak sudah ada pertemuan, rapat pleno MKD. Tanggal 17 kita upacara, dan mungkin tanggal 18 bisa dilakukan sidang klarifikasi terlebih dulu. Itu kalau sudah masuk laporannya ke MKD," ujarnya.

Dengan demikian, kata Fahri, proses hukum atas pidato Viktor sebaiknya dilakukan setelah proses etik di parlemen selesai. Sebab, Kepolisian pun disebut membutuhkan izin presiden dan MKD untuk memeriksa anggota dewan.

"Kalau di MKD tidak perlu izin siapa-siapa. MKD bisa langsung melakukan pemeriksaan di sana dan terjadilah klarifikasi," ucapnya.

Proses itu, tambah Fahri, seperti yang pernah dialami Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' yang pernah diproses di MKD dua tahun lalu.

Sebelumnya, Viktor dianggap telah melakukan pencemaran nama baik serta menyampaikan ujaran kebencian dengan mengaitkan partai politik PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah.

Pernyataan yang diduga dikeluarkan Viktor itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

PAN dan Partai Gerindra telah melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar Undang-Undang dan Pasal UU ITE No 11/2008 dan Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama, serta Undang-Undang Diskriminasi no 40 tahun 2008 pasal 4 dan pasal 16. Pasal yang sama juga dilaporkan Partai Demokrat dan PKS. </span> (djm/djm)

Let's block ads! (Why?)