Tjahjo menilai Bappeda di era pemerintahan sebelum Jokowi kerap gagal merumuskan program yang selaras dengan pemerintah pusat. Akibatnya, banyak program vital bagi masyarakat tidak berjalan baik.
"Apa yang dirumuskan kota, kabupaten, provinsi dalam konteks kesehatan tidak pernah nyambung dengan program Bappenas. Ini yang kadang tidak membuahkan blue print kesehatan yang baik," ujar Tjahjo di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (23/8).
Perubahan perencanaan pembangunan dilakukan sejak Jokowi berkuasa. Tjahjo mengklaim, pemerintahan Jokowi fokus pada penyerapan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan program kerja. Hasilnya, banyak daerah yang diketahui membutuhkan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.
Salah satu aspek pembangunan infrastuktur sosial dan ekonomi yang dibutuhkan adalah kesehatan. Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu berkata, banyak kepala daerah yang ingin menyediakan pelayanan kesehatan baik untuk warganya agar terpilih kembali dalam pemilihan kepala daerah."Banyak Bupati dan Wali Kota ingin berbuat baik agar kembali terpilih di periode kedua, sampai ada program (dari salah satu kepala daerah) bagaimana [agar] satu desa itu ada bidan dan perawat," kata Tjahjo.
Tjahjo memandang ada perubahan kecenderungan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan saat ini. Menurutnya, warga yang sedang sakit sekarang kerap ingin dirawat di rumah sakit alih-alih menjalani rawat jalan.Atas dasar paradigma masyarakat berubah, kebutuhan rumah sakit pun meningkat. Menanggapi hal tersebut, Tjahjo meminta ada aturan yang tegas untuk membatasi persaingan antarrumah sakit dalam beroperasi.
"Kalau tidak diatur dengan baik kuotanya (Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah) akan bersaing. RSUD termasuk rumah sakit rujukan ini saya kira nanti ibu Menteri Kesehatan yang harus persiapkan dengan baik," tuturnya. </span> (kid/djm)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mendagri Sindir Rencana Pembangunan Rezim Sebelum Jokowi"
Post a Comment