Pembangunan di DPR Telan Anggaran Rp601 Miliar

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebutkan, anggaran pembangunan gedung baru anggota dewan dan alun-alun demokrasi menelan dana Rp601 miliar.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari rencana proyek penataan kawasan parlemen yang telah diwacanakan sejak tiga tahun terakhir.

"Dananya itu Rp320,44 miliar kalau untuk gedung. Untuk alun-alun demokrasi Rp280 miliar. Jadi semua itu 601 miliar," ujar Anton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

Jumlah anggaran itu, kata dia, diambil dari pagu indikatif anggaran dewan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Selain itu, jumlah angka proyek multiyears tersebut, kata Anton, muncul dari kalkulasi Direktorat Bina Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Emang siapa yang hitung Rp320 miliar? Sekjen DPR yang hitung? PUPR dong," ujar Politikus Golkar tersebut.

Meski demikian, Anton mengatakan anggaran itu tidak termasuk untuk pembangunan apartemen DPR. Sebab wacana itu disebut tidak ada dalam rencana. "Belum ada, di kuping saya belum," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum mendapat permintaan secara resmi untuk mengaudit kondisi Gedung DPR dan rencana pembangunan gedung baru.

Basuki menerangkan, semua permintaan pembangunan gedung baru harus melalui surat resmi ke kementeriannya untuk mendapat rekomendasi. </span> (pmg)

Let's block ads! (Why?)