PKS dan PKB Tak Sepakat Masa Kerja Pansus Angket Diperpanjang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak sepakat jika masa kerja Pansus Hak Angket terhadap KPK diperpanjang. Masa kerja Pansus Hak angket akan berakhir hingga 28 September 2017.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, perpanjangan masa kerja dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat yang saat ini sudah terbelah karena keberadaan Pansus.

"Harusnya diselesaikan di masa itu tanpa diperpanjang lagi. Kalau diperpanjang lagi nanti bisa menimbulkan kehebohan baru," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/9).

Hidayat mengatakan, Pansus Angket KPK seharusnya bekerja sesuai dengan batas waktu yang telah disepakatinya, yakni selama 60 hari masa kerja sejak pertama kali dibentuk.

Komitmen masa kerja itu, kata dia, sebagai bukti bahwa Pansus bekerja sesuai dengan tujuannya.

"Saya berharap Pansus menyelesaikan tugasnya di masa yang telah ditetapkan sebagai bentuk keseriusan Pansus melaksanakan misi yang menurut mereka sangat besar," ujarnya.

Sementara, Wakil Sekjen PKB Daniel Johan mengatakan, PKB berencana menolak rekomendasi perpanjangan masa kerja pansus jika nantinya dibahas dalam paripurna DPR pada 28 September 2017.

Ia mengklaim, langkah itu dilakukan lantara sejak awal PKB menolak pembentukan pansus tersebut.

"PKB kan tidak ikut (Pansus Angket KPK). Rasanya menolak ya, tapi nanti dibahas di fraksi dulu," ujar Daniel kepada CNNIndonesia.com.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung mengaku tidak sepakat jika masa kerja Pansus diperpanjang. Ia meminta, pansus harus legawa jika KPK tidak memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.

Mantan Ketua DPR ini khawatir, perpanjangan masa kerja pansus jutru akan menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Biarlah proses hukum ini berjalan. Kalau dia (KPK) tidak mau datang ya harus kita hormati biarlah nanti publik yang menilai," ujar Akbar.

Let's block ads! (Why?)