Kemungkinan pemanggilan Dedi muncul setelah dirinya mengaku pernah diminta uang Rp10 miliar, agar mendapat surat rekomendasi calon Gubernur Jawa Barat dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar. Hal itu telah diungkap Dedi dalam acara kajian ilmiah di Gedung DPD Golkar Jawa Barat, Bandung, Selasa (26/9).
"Kami sudah mengobrol dengan Bawaslu Jawa Barat, sedang dikaji (Dedi) untuk dipanggil. Kami sedang menguatkan prosesnya, apakah dipanggil di Jawa Barat, memanggil untuk klarifikasi," ujar Komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifuddin di kantor lembaga Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Rabu (4/10).
Jika pemanggilan Dedi terwujud, hal tersebut akan dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Afif belum memastikan kapan kajian selesai dilakukan Bawaslu Jawa Barat.
Menurut Afif, Bawaslu sebenarnya lebih suka jika ada aduan masyarakat terkait pernyataan Dedi. Jika aduan diterima, pengawas pemilu disebut dapat bergerak lebih leluasa.
"Karena laporan sudah ada maka dijalankan, kita verifikasi sesuai proses yang sudah diatur," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendukung rencana Bawaslu memanggil Dedi dan pengurus Golkar. Menurutnya, jika pernyataan Dedi tidak ditindaklanjuti maka praktik mahar dalam politik Indonesia akan terus ada.
"Kalau tidak ini hanya akan berhenti di konsumsi media dan tataran konsolidasi elite. Saat ini adalah momen terpenting karena di mana proses transaksi calon dengan partai sedang berjalan," ujar Donal.
Usai diminta uang Rp10 miliar, Dedi mengaku menolak permintaan itu. Dia tak mempersoalkan jika DPP tidak memberikan rekomendasi. Ia juga tak khawatir jika laporannya mengenai pemalakan tersebut menghambat proses keluarnya rekomendasi dari DPP Golkar.
Saat ini, DPP Golkar disinyalir akan mengusung Dedi sebagai kandidat di Pilkada 2018 Jawa Barat. Namun, surat rekomendasi belum diterbitkan partai berlambang pohon beringin itu. (pmg)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Bawaslu Akan Panggil Dedi Mulyadi terkait Mahar Golkar"
Post a Comment