Pimpinan DPR Sebut Pansus Angket Bakal Hambat Kinerja KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai keberadaan panitia khusus (Pansus) angket di DPR hanya akan menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Agus, konsekuensi dari pembentukan pansus angket akan menyita waktu KPK lantaran anggota pansus nantinya membutuhkan konfirmasi maupun konfrontasi dengan memanggil pegawai KPK ke parlemen.

"Kami tidak setuju dengan angket karena akan menyita waktu dari KPK. Kalau pansus itu sering dipanggilin‎ ke DPR, padahal kerjaan KPK cukup padat. Kalau sering dipanggil kan kinerjanya bisa terganggu," ujar Agus di Gedung DPR, Jumat (9/6).

Agus menyebut penyelidikan terhadap kinerja KPK seharusnya bisa dilakukan dengan mekanisme di luar angket, yakni dengan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja, hingga konsinyering khusus. Mekanisme tersebut dinilai lebih efektif dan efisien ketimbang pansus angket.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat itu mengatakan, fraksinya tidak mengirim perwakilan ke pansus angket karena sejak awal sudah menolak usulan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. Penolakan itu dia sebut sebagai bentuk sikap penyeimbang pengambilan kebijakan di legislatif.

Sejalan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, PKS juga sejak awal tidak sepakat dengan hak angket KPK. Ia memastikan, PKS akan menolak segala keputusan yang dihasilkan dalam pansus angket tersebut.

"Sejak dari awal kami tidak setuju. (Keputusan pansus angket) juga tidak setuju," ujar Hidayat di Gedung KPK, Jakarta.

Meski tak mendukung pansus angket, Wakil Ketua MPR itu mengklaim, PKS akan tetap mengkritisi kerja KPK. Langkah itu akan dilakukan lewat segala rapat yang dilakukan di Komisi III selaku mitra kerja KPK.

"Kalau kami tak mendukung angket bukan berarti membiarkan KPK tanpa diawasi atau tanpa kritik. Kami tetap mengkritisi KPK," ujarnya.

Terlepas dari itu, Hidayat mengingatkan agar KPK bisa bekerja profesional dengan tidak mengkriminalisasi pihak tertentu atau menampung kepentingan politik. Ia juga meminta KPK bisa mengungkap kasus besar, seperti kasus BLBI, bank Century, hingga dugaan korupsi RS Sumber Waras.

"Banyak hal publik mempertanyakan keseriusan KPK, yang kecil memang harus diselesaikan, yang gede progresnya juga harus," ujar Hidayat. (gil)

Let's block ads! (Why?)