Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo di Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menduga ada upaya menjegal ketua umum partainya, Prabowo Subianto, untuk ikut maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.

Hal itu, menurutnya, terlihat dari sikap pemerintah yang berkukuh dengan angka ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20/25 persen dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Fadli menyebut, besarnya ambang batas itu mengarah pada calon presiden tunggal.

"Yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/7).

Fadli berkata, partainya akan menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) jika nantinya ambang batas presiden yang ditetapkan dalam UU Pemilu, tidak nol persen.

"Tentu kami akan tempuh semua langkah-langkah termasuk melakukan JR (Judicial Review) di MK dan cara-cara yang lain," ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini menilai, secara logika ambang batas presiden sebesar 20/25 persen cenderung menjegal bakal calon presiden dan tidak relevan digunakan. Sebab menurutnya, pemilu mendatang dilaksanakan secara serentak.

Selain itu, kata Fadli, upaya penjegalan dilihat dari konfigurasi partai saat ini. Pemerintah seolah sedang menggalang suara parpol lewat ambang batas presiden agar mendapatkan calon tunggal.

"Sekarang pemerintah berusaha menggalang koalisi sebesar-besarnya melalui suara parpol dengan threshold yang mau dikuasai, didominasi. Sehingga nanti tidak ada calon lain," kata dia.

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di kediaman orangtua Prabowo, Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Dua partai yang pernah berseberangan dengan pemerintah, yakni PAN dan Golkar, saat ini sudah berada di lingkaran kekuasaan. Saat ini pun sudah tidak ada lagi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Sebelumnya, lima fraksi partai lainnya yaitu PAN, Gerindra, PKB, PKS dan Demokrat sepakat membawa kelanjutan pengambilan keputusan lima opsi paket RUU Pemilu ke dalam rapat paripurna.

Sementara lima partai lain yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP sudah sepakat dengan opsi paket A. Opsi ini sama dengan pandangan mini pemerintah yang menghendaki ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10 dan metode konversi suara saint lague murni.

Nantinya, lima opsi paket isu krusial RUU Pemilu akan diambil keputusan pada rapat paripurna Kamis (20/7) mendatang. (pmg)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini