PDIP dan Hanura Sebut PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai PAN keluar dari koalisi pemerintah setelah walk out dari sidang paripurna pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan pemilu.

"Dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerjasama partai-partai pendukung pemerintah. Sehingga tanpa dimintapun PAN sendirinya yang sudah mengambil keputusan tersebut," kata Andreas melalui pesan singkat, Jum'at (21/7).

PAN menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah dari empat partai yang walk out lantaran tidak setuju untuk isu ambang batas presiden.

Dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan, kata Andreas, partai pemerintah sudah berulang berbicara pada PAN agar bisa bergabung. Bahkan saat lobi sebelum keputusan rapat paripurna partai pendukung pemerintah masih berharap PAN bisa bergabung.

"Namun justru PAN yg menolak dan memutuskan untuk tidak bergabung dan mendukung opsi," kata Yandri.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menyampaikan pendapat serupa dan tingkah laku PAN sudah diketahui oleh partai pendukung pemerintah.

"Setiap kita konsolidasi antar fraksi, (PAN) gak mau ikut bersama. Jadi kita tidak membahas khusus, takut kita dianggap menganggap terlampau penting kawan yg satu ini. Presiden pun sudah tahu, terserah Presiden saja," kata Dadang melalui pesan singkat.

Sebelumnya, keputusan UU Penyelenggaraan Pemilu diawali dengan sikap walkout empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS karena tidak sepakat opsi voting untuk isu ambang batas presiden.

Sebagai konsekuensi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR Setya Novanto untuk melanjutkan jalannya sidang.

"Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 anggota yang hadir, pro opsi A 322 anggota dan opsi B 217 anggota. Karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi diputuskan kita setujui," ujar Setya yang diikuti persetujuan peserta rapat paripurna, di Jakarta, Jumat (21/7).

Adapun opsi paket A yang disetujui dengan didukung PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura sebagai berikut:

- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Alokasi kursi per dapil: 3-10
- Metode konversi suara: sainte lague murni (yns)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini