PDIP Persilakan PAN Tarik Kadernya dari Kabinet Jokowi-JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mempersoalkan niat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta kadernya mundur dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menyerahkan sepenuhnya keputusan menarik kader dari Kabinet Kerja kepada PAN.

"Tentu saja parpol punya kewenangan itu (menarik kadernya dari Kabinet Kerja Jokowi-JK). Kami serahkan kepada kedaulatan parpol tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/7).

Kader PAN yang ada dalam Kabinet Kerja adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat Asman Abnur.

Selain itu, PAN juga memiliki kader lain di lingkaran kekuasaan yaitu posisi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang dijabat Soetrisno Bachir.

Hasto menyebut, koalisi partai politik pendukung pemerintah harus memiliki visi yang sama untuk mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, baik di tengah masyarakat maupun di DPR.

Menurut Hasto, tanpa adanya visi dan komitmen partai pendukung pemerintah, koalisi hanya sebatas pada pertemuan di ruang-ruang formal.

"Tanpa itu (komitmen) kerja sama hanya berada di ruang-ruang formal tetapi tidak membangun dukungan yang efektif di dalam kerja pemerintahan dan dukungan di DPR," ujarnya.

PAN berbeda sikap dengan partai pendukung pemerintah lainnya, seperti PDIP, NasDem, Golkar, Hanura, PKB dan PPP dalam pengambilan keputusan UU Pemilu. PAN memiliki sikap agar presidential treshoold dihapuskan dalam UU Pemilu untuk gelaran Pemilu 2019.

"Setiap partai mempunyai agenda sendiri. Tetapi seharunya ada kepentingan yang dikedepankan. Parpol pendukung pemerintah harus mempunyai agenda yang sama dengan pemerintah," tutur Hasto.

Hasto enggan bicara jauh soal kemungkinan pergantian kader PAN yang ada di dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dia menyebut, pergantian menteri merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi, selaku kepala pemerintahan.

"Ya itu hak prerogatif presiden, yang terpenting kami mendukung apabila sekira presiden ambil keputusan untuk ambil efektifitas kinerja pemerintah," tegasnya. (pmg)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini