Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, edaran itu ditujukan agar kader tidak bicara seenaknya. Nurdin menegaskan, pengurus Golkar telah menunjuk dirinya dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai juru bicara.
"Seluruh hal yang tidak produktif untuk Partai Golkar dilarang keras seluruh kader untuk berkomentar di media massa. Tapi kalau produktif silakan kami tidak batasi," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (18/7) .
Nurdin mempersilakan kader untuk berbicara jika berkaitan dengan hal yang produktif. Namun, jika tidak produktif Nurdin mengatakan, kader harus siap mendapat sanksi.
"Tidak boleh yang tidak produktif terhadap organisasi, itu kami larang keras dan kami akan beri sanksi apabila ada yang melanggar aturan," ujarnya.
Namun, menurut Nurdin edaran ini bersifat kasus per kasus. Selain itu, hal ini kata dia, untuk menjaga solidaritas dan soliditas Partai Golkar.
Dikutip Detikcom, surat edaran itu terungkap dari DPD Partai Golkar Jawa Timur. Surat tersebut sudah dikeluarkan pada 26 April lalu. Isi surat tersebut terkait dengan kasus e-KTP dan Setya Novanto.
Berikut ini isi surat tersebut.
Menyikapi situasi dan/atau berita yang berkembang saat ini baik melalui media cetak maupun media online tentang kasus e-KTP yang mencantumkan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Drs H Setya Novanto, AK, bersama ini DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada seluruh segenap jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk tidak menanggapi dan/atau menyebarluaskan berita-berita yang bersifat negatif terkait Ketua Umum DPP partai Golkar, Bapak Drs H Setya Novanto, AK, baik melalui media sosial maupun media lainnya, mengingat hal tersebut bisa dan sangat berdampak negatif bagi elektabilitas Partai Golkar secara Lokal maupun Nasional. Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.(pmg)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Surat Edaran Golkar Larang Kader Bicara Kontraproduktif"
Post a Comment