Kuras Anggaran Negara, PPP Tolak Pembangunan Gedung DPR

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan, PPP menolak rencana pembangunan apartemen dan gedung baru bagi anggota DPR. Menurutnya, pembangunan tersebut belum diperlukan dan dikhawatirkan menguras anggaran negara.

"Fraksi PPP menolak dengan tegas untuk pembangunan, baik berupa gedung atau apartemen," ujar Romahurmuziy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Romi, sapaan Romahurmuziy berkata, renovasi bangunan adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Selain karena kondisi gedung masih cukup layak, lanjut Romi, renovasi juga tidak akan menguras anggaran.

Lebih lanjut, Romi membeberkan, alasan lain di balik penolakan atas pembangunan tersebut adalah masih kurangnya kinerja DPR.

Ia berkata, sejalan dengan informasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang menyebut DPR hanya mempu menyelesaikan 14 UU dari 59 Program Legislasi Nasional.

"Padahal DPR sudah memasuki tahun ketiga, ini tentu merupakan satu cambuk presiden kepada DPR untuk lebih meningkatkan kinerja," ujarnya.

Sementara itu, ia juga mengklaim, sepakat dengan sikap pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung pemerintah. Menurutnya, moratorium itu merupakan hasil pertimbangan atas kondisi perekonomian Indonesia yang masih perlu penghematan.

"Adalah sangat tidak simpatik pada saat terjadi penurunan daya beli masyarkat justru DPR mengajukan penambahan infrastuktur yang sama sekali bukan merupakan prioritas," ujarnya.

PKS Anggap Bukan Prioritas

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai pembangunan gedung baru parlemen belum menjadi prioritas untuk dikerjakan pada saat ini. Meskipun dia menilai kondisi gedung sudah tidak memadai.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai pembangunan gedung baru DPR belum menjadi prioritas. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Saat ini satu ruangan kerja di gedung anggota dewan berisi delapan orang dengan rincian satu anggota dewan, lima tenaga ahli dan dua asisten pribadi.

"Jadi memang masalah kekurangan ruangan itu jelas saya tahu. Tapi masalahnya, ini bukan prioritas hari ini," ujar Sohibul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Sohibul, kondisi keuangan saat ini sedang defisit anggaran, ditambah situasi ekonomi dinilai juga tidak memungkinkan.

Dia pun mengatakan akan menginstruksikan kepada Fraksi PKS untuk meminta penundaan rencana tersebut. Hal itu akan disampaikan pada waktunya.

"Nanti pada waktunya kami akan brief lah untuk sikap kami," ujar Sohibul.

Jika rencana pembangunan terus berjalan, lanjutnya, DPR hanya perlu melakukan renovasi di beberapa bagian gedung yang dinilai sudah tidak memadai. Hal tersebut dinilai sebagai jalan tengah daripada membangun gedung baru.

Selain itu, mengenai moratorium pembangunan gedung, Sohibul juga meminta kepada pemerintah agar konsisten untuk mengerjakan yang sesuai prioritas.

"Kecuali kalau itu terkait masalah pelayanan publik. Rumah sakit, it's okay. Karena situasinya masih kurang di mana-mana," kata dia.

Sebelumnya, wacana pembangunan apartemen DPR dan gedung DPR baru bergulir usai Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengusulkan kenaikan anggaran DPR tahun 2018 menjadi Rp7,2 triliun. Sebagian anggaran diduga untuk membangun dua bangunan itu.

Namun, Ketua BURT DPR Anton Sihombing membantah ada usulan kenaikan anggaran DPR yang mencapai Rp7,2 triliun untuk tahun anggaran 2018. Anton menyebut DPR mengusulkan kenaikan anggaran hanya sekitar Rp5,7 triliun.

Anton mengklaim, Gedung Nusantara I yang menjadi ruang kerja anggota dewan sudah diaudit sebanyak dua kali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu merespons pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono yang mengatakan belum pernah ada audit terhadap gedung kerja anggota dewan itu untuk rencana pembangunan gedung baru.

"Audit sudah dua kali. (Gedung) sudah retak bergeser. Apa wajar kita duduk di sana udah retak geser," kata Anton di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Anton, kondisi gedung yang bergeser dan retak itu merupakan hasil audit Kementerian PUPR. Hal itu merupakan imbas kelebihan kapasitas gedung dari semestinya. </span> (pmg)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini