Megawati Sindir Aksi 'Walk Out' Anggota DPR

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir aksi walk out yang dilakukan sejumlah anggota DPR saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum beberapa waktu lalu.

Dalam dialog kebangsaan bertajuk Mengelola Keberagaman Meneguhkan Indonesia di kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Megawati berpendapat aksi walk out itu merupakan gambaran bahwa masih ada sekelompok orang yang sulit menerima perbedaan pendapat.

Megawati menilai sifat tidak bisa musyawarah dan mufakat itu terlihat dari sikap anggota DPR yang melakukan aksi walk out lantaran tidak setuju dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Pada pengesahan RUU Pemilu, 21 Juli 2017, empat fraksi melakukan aksi walk out. Empat fraksi itu, yakni, PKS Gerindra, Demokrat dan PAN.

"Mohon dengan segala hormat, dan maaf, ini apa akibat penjajahan 350 tahun sehingga mental kita ini, karena tadinya menjadi rakyat terjajah, itu tidak bisa menerima yang namanya musyawarah untuk mufakat?" kata Mega saat diskusi di kantor LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Putri Presiden Sukarno itu kembali menyontohkan sifat masyarakat yang tidak bisa musyawarah dalam perdebatan Pancasila. Menurutnya sekarang masih ada orang yang sepertinya tidak setuju dengan Pancasila.

Megawati tak setuju dengan pihak-pihak yang tak setuju akan Pancasila hanya bisa maki-maki dengan segudang alasan. Megawati mempersilakan mereka yang tak setuju dengan Pancasila untuk datang dan bicara dengan baik-baik.

"Sekarang ini kalau sudah subjektif kan lalu akhirnya pokoknya, pokoknya, dan pokoknya. Ya sudah berhenti, tetap tidak bisa dipertemukan perbedaan-perbedaan yang ada. Padahal perbedaan itu milik kita, itulah disebutkan mengelola keberagaman, meneguhkan keindonesiaan," kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

Megawati menjelaskan keberagaman tidak bisa dikelola bila tidak dirawat terlebih dulu. Perawatan harus dilakukan dengan baik karena keberagaman adalah Indonesia.

Menurut Megawati siapa saja boleh berbeda pendapat. Namun beda pendapat itu dengan catatan bisa memberikan argumentasi yang objektif dan logis. </span> (osc/syh)

Let's block ads! (Why?)