Hal itu ia katakan ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan kehadirannya dalam rapat konsultasi dengan DPR terkait hasil penyelidikan Pansus Hak Angket KPK.
Jokowi menegaskan jawabannya bahwa itu ranah legislatif hingga sebanyak tiga kali.
"Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR. Sudah," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (20/9).
Ia pun bergeming ketika kembali dikonfirmasi tentang kesediannya berkonsultasi dengan DPR terkait Pansus Hak Angket KPK. mantan Walikota Solo itu hanya tersenyum untuk kemudian berjalan menuju mobil kepresidenan.
Terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, konsultasi DPR dengan Presiden Joko Widodo Pansus Hak Angket KPK tidak diperlukan.
"Jangan semua jadi urusan Presiden, menurut saya. Pansus kalau sudah punya hasil ya sudah, kan bisa dikasihkan, dikirim. Jangan semua dikit-dikit Pak Presiden," cetus Zukifli, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (20/9).
Zulkifli menekankan, Presiden saat ini tengah fokus mengurus rakyat dengan berkeliling ke berbagai daerah. Tujuannya, menjaga agar persatuan semakin kokoh dan perekonomian tumbuh.
"Biarlah Pansus Angket ya Pansus Angket. Saya berharap ini sudah selesai, tidak diperpanjang lagi. Nanti baru hasilnya disampaikan kepada pemerintah," imbuh Zulkifli, yang juga Ketua Umum PAN ini.
DPR sebelumnya merencanakan agenda konsultasi tentang hasil penyelidikan Pansus Hak Angket KPK dengan Jokowi, setelah sebelumnya Pansus Hak Angket KPK mengirimkan surat kepada pimpinan DPR.
Tujuan konsultasi itu ialah untuk mengomunikasikan hal-hal yang dianggap belum sampai ke Presiden. Sebab, banyak temuan Pansus yang menunjukkan kejanggalan dalam kinerja KPK. Misalnya, persaingan di internal Penyidik KPK dan pengelolaan barang sitaan.Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jokowi: Pansus KPK Wilayahnya DPR"
Post a Comment