“Hasil rapat tim kajian memang membuat rekomendasi meminta kesediaan Ketua Umum Setya Novanto untuk non aktif,” ujar Andi saat dihibungi, Rabu (27/9).
Andi mengatakan, keputusan tim kajian itu dikeluarkan karena elektabilitas Golkar berangsur menurun karena dampak perkara dugaan korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya.
Andi mengatakan, kajian yang dilakukan tim kajian DPP Golkar dilakukan sejak tanggal 13 September 2017. Kajian itu diklaim tidak dilakukan atas desakan pihak mana pun, melainkan atas fakta yang terjadi.
“Keputusan itu dibuat atas dasar kajian komprehensif yang dilakukan oleh tim. Tidak ada desakan, tapi atas dasar kesadaran yang data-datanya factual,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Adies Kadir juga membenarkan adanya rekomendasi tersebut. Ia menyatakan, rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi tim kajian akan dilakukan pasca Setya pulih.
“Iya benar, untuk disampaikan. Benar disampaikan kepada Ketum, tapi segala keputusan melalui pleno. Tapi kalau kita berbicara saat ini kan tidak elok,” ujar Adies.
Adies mengatakan rekomendasi tersebut bukan berisi permintaan kesadaran Setya untuk mundur dari jabatannya. Ia tak mau hal itu seolah memaksa Setya untuk mundur di tengah permasalahan yang menderanya.
“Tidak ada meminta kesadaran. Sangatlah bijak kalau kita tunggulah sedikit. Jangan sampai ketua umum yang lagi sakit terus kemudian seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga,” ujarnya. </span> (gil)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Tim Kajian DPP Golkar Sepakat Minta Setya Novanto Lengser"
Post a Comment