Ucapan Jaksa Agung Dinilai Cermin Persekongkolan Lemahkan KPK

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengenai perlunya pemisahan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), mencerminkan sebuah persekongkolan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa Agung menyatakan hal itu dalam rapat dengan Komisi III, Senin (11/9). Dalam kesempatan tersebut dia juga menyarankan agar fungsi penuntutan tipikor dikembalikan kepada Kejaksaan.

"Ini sedang terjadi konspirasi pelemahan KPK, tidak hanya oleh DPR tapi juga oleh lembaga lain, temasuk Kejaksaan Agung, karena mereka semua punya kepentingan politik, karena jaksa agungnya juga orang politik," kata Fickar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (13/9).

Prasetyo seharusnya fokus mengurusi lembaga yang dia pimpin, bukan ikut mencampuri urusan lembaga lain. Apalagi sampai merecoki kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Menurut Fickar, kewenangan tersebut sudah tepat dimiliki oleh KPK lantaran kinerja kepolisian dan kejaksaan yang kurang maksimal dalam menangani kasus tipikor.

"Banyak kasus korupsi menguap di sana (kejaksaan agung), bahkan ada kasus korupsi enggak jalan di sana, di KPK jalan," katanya.

Selama kinerja kejaksaan belum maksimal dalam penanganan kasus tipikor, menurut Abdul, KPK harus tetap menjadi lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Lawan Presiden

Lebih lanjut, Fickar berpendapat pernyataan Prasetyo itu sudah bisa disebut sebagai insubordinasi atau melawan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulang kali menegaskan sikapnya menolak pelemahan KPK.

Fickar pun meminta Jokowi menindak tegas bawahannya yang melawan kebijakan yang dikeluarkannya, termasuk pada Jaksa Agung.

"Jadi mestinya dicopot," ujar Abdul.

Penilaian serupa diutarakan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi menilai pernyataan-pernyataan Prasetyo dalam RDP itu berbau politis dan berseberangan dengan sikap Jokowi yang ingin KPK diperkuat.

Menurut Hendardi, pernyataan yang disampaikan Prasetyo dalam rapat bersama Komisi III itu, sangat mungkin berdampak pada pemerintahan Jokowi. Tanpa tindakan nyata, Jokowi bisa saja dicap ikut memperlemah posisi KPK.

"Jokowi harus mendisiplinkan Prasetyo untuk tidak berpolitik melalui Pansus Angket KPK," tutur Hendardi. </span> (wis)

Let's block ads! (Why?)