Penambahan Kursi DPR Diprediksi Telan Anggaran Rp30 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memprediksi, penambahan jumlah kursi anggota dewan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) tidak akan menghabiskan banyak anggaran.

"Oh kecil kalau soal anggaran. Ini soal politik ya, tidak bisa dilihat dari sisi anggaran. Biaya politik itu mahal. 15 itu paling dihitung nggak sampai Rp2 miliar per anggota," ujar Tjahjo usai rapat Pansus RUU Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5).

Dalam arti lain, jika asumsi satu anggota dewan membutuhkan anggaran per tahun Rp2 miliar, maka 15 anggota dewan membutuhkan kurang lebih Rp30 miliar. Menurut Tjahjo, penambahan jumlah anggota tidak hanya diukur dengan uang.

"Sama seperti kemarin, biaya kampanye anggaran iklan dibiayai APBN, tapi saksi tidak. Ini win-win solution," ujar Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo mengungkapkan penambahan 15 kursi anggota dewan muncul setelah memperhitungkan berbagai aspek seperti legal geografis, pemilih, hingga jumlah penduduk.

Politikus PDI Perjuangan itu juga berharap Pansus dapat segera merampungkan isu-isu krusial RUU Pemilu melalui musyawarah agar dapat segera diselesaikan.

Sejumlah isu krusial yang masih belum disepakati antara lain seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold dan presiden (presidential threshold).

"Menyangkut PT kami yang penting ada kenaikan dari 3,5 persen. Lalu ambang batas presiden 20-25 persen. Kalau bisa itu kompromi, kalau enggak itu segera diputuskan di paripurna. Sehingga target pertengahan Juni bisa diputuskan, bisa diundangkan," kata Tjahjo.

(wis)

Let's block ads! (Why?)