Menurut pria yang karib disapa Bamsoet, kinerja kementerian yang kini dipimpin Yasonna H Laoly itu semakin menunjukan kebobrokannya dalam mengelola rutan dan lembaga pemasyarakatan.
"Kinerja Kementerian Hukum dan HAM sangat buruk dalam mengelola lembaga pemasyarakatan dan rutan," kata Bamsoet dalam keterangannya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (6/5).
Bamsoet menyebut, kaburnya ratusan tahanan dari 'hotel prodeo' di Pekanbaru itu menjadi puncak dari rentetan kerusuhan di dalam penjara sejak Januari 2017.
Sebelumnya, kata Bamsoet, pada Kamis (4/5) Lapas Bentiring di Bengkulu juga dilanda kerusuhan, ketika ratusan narapidana terlibat bentrok fisik di dalam blok. Tak hanya itu, oada Kamis (2/3) Lapas Jambi juga dilanda kerusuhan.
Bamsoet mengatakan, pihaknya di Komisi III yang menjadi mitra kerja Kemenkumham merasa prihatin atas kondisi tersebut.
Politikus Partai Golkar itu pun meminta, Yasonna serta jajarannya, terutama Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Kusmianta Dusak tak hanya mengeluh saat kondisi lapas dan rutan semakin bermasalah.
"Setiap kali terjadi kerusuhan di lapas dan rutan, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi," kata dia.
Bamsoet mengatakan, keluhan yang kerap disampaikan Kemenkumham selalu sama ketika ada kerusuhan di dalam penjara, yakni masalah kelebihan kapasitas. Dia heran, masalah kelebihan kapasitas sendiri sudah menjadi isu dari beberapa tahun lalu.Menurut Bamsoet, masalah kelebihan kapasitas tersebut sudah masuk menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat. Seharusnya, jika Kemenkumham cepat merespon permasalahan klasik ini, kerusuhan dan kaburnya tahanan tak bakal terjadi seperti di Rutan Pekanbaru.
"Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkumham sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh," tegasnya.
Mulai Bekerja dan Berhenti Mengeluh
Bamsoet mengungkapkan, pihaknya mendesak agar Kemenkumham bergerak untuk mencari solusi dan berani membuat program dalam rangka pembenahan dan normalisasi rutan dan lapas yang ada di Indonesia.
Namun, kata Bamsoet, karena lambatnya mereka merespon peristiwa yang sudah terjadi jauh sebelum kaburnya ratusan tahanan di Pekanbaru itu, Komisi III menilai kinerja Kemenkumham tak memuaskan.
"arena itu, Komisi III DPR mendesak Kemenkumham untuk berhenti mengeluh, dan mulailah bekerja membenahi lapas," tandasnya.
Pada peristiwa kemarin, ada ratusan tahanan yang kabur, setelah sebelumnya melakukan aksi protes di Rumah Tahanan Klas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. Mereka yang kabur saat Salat Jumat itu, bukan tanpa alasan.
Kondisi penjara, mulai dari kamar, makanan, pasokan air hingga perlakuan petugas keamanan yang berlebihan mendorong mereka melarikan diri berjamaah.
Sampai pagi tadi sekira pukul 09.00 WIB, jajaran Polda Riau berhasil menangkap kembali 212 tahanan yang kabur dari rutan tersebut. Meski demikian kepolisian belum memastikan jumlah napi yang masih dalam pelarian.
Kondisi rutan tersebut juga terbilang sangat melebihi kapasitas. Rutan yang harusnya hanya bisa menampung 561 orang, namun ditempati tahanan dan narapidana yang mencapai 1870 orang. Kelebihan kapasitanya pun mencapai 233 persen atau 1309 orang. (wis)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Tahanan Kabur, DPR Tuding Kemenkumham Gagal Kelola Lapas"
Post a Comment