Misbakhun soal Boikot Anggaran: KPK dan Polri Maunya Gaduh

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun tidak gentar dengan usulannya yang meminta agar Komisi III DPR tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018 sebagai imbas dari penolakan kedua institusi itu dalam pemanggilan Miryam S. Haryani.

Anggota Pansus Angket KPK itu pun tidak mempersoalkan jika usulannya menimbulkan kegaduhan baru dalam situasi saat ini.

"Ya tidak apa-apa (menimbulkan kegaduhan baru). Mereka (Polri dan KPK) maunya gaduh," kata Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6).

Polemik ini bermula saat KPK mengirim surat penolakan memenuhi permintaan pansus angket untuk mendatangkan Miryam. Lantas pansus membuka opsi pemanggilan paksa melalui kepolisian, jika pemanggilan kedua kembali tidak diindahkan KPK.

Akan tetapi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dengan merujuk Pasal 204 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD, dan DPRD (MD3) terkait penolakan membantu pansus soal pemanggilan paksa Miryam.

Di pasal itu, kata Tito, tidak diatur secara jelas perihal hukum acara pemanggilan seseorang dalam pansus angket. Dalam arti lain, menurut Tito, upaya menghadirkan paksa seseorang sama saja dengan perintah membawa atau penangkapan.

Bukan Intervensi

Meski demikian, Misbakhun menilai pemanggilan Miryam di pansus hanya untuk mengklarifikasi surat pernyataan yang pernah dikirim beberapa waktu lalu. Dia pun mengklaim tidak ada proses hukum yang diintervensi pansus dalam kasus Miryam.

"Kami menyadari sepenuhnya pansus tidak akan mengulitik kasus. Yang akan kita nilai adalah KPK secara kelembagaan, dalam menjalankan tugasnya dengan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Ada pun implikasi dari tidak dibahasnya anggaran Polri dan KPK di Komisi III DPR, menurutnya, adalah kedua lembaga penegak hukum itu tidak memiliki anggaran di 2018.

Penundaan pembahasan, kata dia, berlaku hingga Miryam dihadirkan. "Ya sampai Miryam dihadirkan (di pansus)," katanya. (asa)

Let's block ads! (Why?)