"Kalau memang tak mau membela lagi ya mungkin sudah waktunya untuk berpikir di mana posisinya," kata Dave di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7).
Dave mengatakan sikap itu perlu diambil karena PAN seringkali berbeda sikap dengan koalisi terkait kebijakan strategis.
Posisi berbeda yang paling akhir dilakukan oleh PAN adalah dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).
Lebih lanjut, ujar Dave, Golkar sebenarnya tidak ingin PAN keluar dari koalisi di tengah agenda pemerintah yang membutuhkan dukungan parlemen.
"Tapi kalau sudah di dalam tapi masih bersikap di luar kebijakan pemerintah ya berarti bukan dalam koalisi," katanya.
Dengan langkah yang sering berseberangan, Dave menilai sikap PAN justru merugikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Pasti akan merugikan juga tiap ada kebijakan yang lebih akan menguntungkan diri sendiri, tapi tak membela kepentingan pemerintah. Berarti memang tak jelas posisinya apakah di dalam atau di luar," ujar Dave.
Sementara itu, Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya membuka pintu bagi partai manapun yang ingin masuk koalisi bersama PKS, termasuk PAN dan Demokrat.
"Kami siap menerima partai manapun termasuk PAN. Itu kawan dan sahabat," kata Muzani terpisah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan, partainya juga siap dikoreksi terkait keberadaannya di koalisi partai pendukung pemerintah.
Hanafi menyebut sejak awal kata komitmen yang dibangun adalah prinsip saling pengertian dan mengedepankan kepentingan rakyat.
"Kalau dalam perjalanan ada hal yang tidak pas dengan maksud itu tentang kepentingan rakyat dan juga saling pengertian, tentu harus dikoreksi. Dikoreksi itu, bisa bicara baik-baik, bisa komunikasi lebih terbuka dan jujur, dan kalau tidak ketemu, pasti presiden punya solusi sendiri," kata Hanafi. (yns/gil)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Golkar Minta PAN Tegaskan Posisi dalam Koalisi"
Post a Comment