NasDem Sebut PAN Kerap Diajak Pertemuan Partai Propemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny G Plate mengklaim koalisi partai pendukung pemerintah selalu mengajak PAN dalam setiap pertemuan membahas kebijakan strategis.

Salah satunya ketika pertemuan pembahasan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna tengah pekan lalu.

"Kalau kita lihat dari riwayatnya dalam pembahasan dan negosiasi UU pemilu bahwa saya boleh mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan-pertemuan internal fraksi koalisi pemerintah, itu PAN diundang. Tapi mengapa tidak hadir, tanya pada PAN," kata Jhonny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/7).

Jhonny tidak merasa terkejut dengan sikap PAN dalam rapat paripurna untuk mengesahkan UU Pemilu. Dalam rapat paripurna tersebut fraksi PAN bersama Demokrat, PKS, dan Gerindra memutuskan walk out.

"Tentu PAN memiliki pertimbangan sendiri secara taktis kami memahami," kata Jhonny.

Sementara itu, terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan enam fraksi partai politik pendukung pemerintah yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura, ke Istana Merdeka, Jhonny mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran PAN.

"Saya kira itu ditanyakan kepada PAN, mengapa itu tidak hadir. Karena ada enam fraksi diberitahu secara mendadak, kemudian kita datang ke sana kebetulan presiden juga menyisihkan waktunya untuk bertemu," kata Jhonny.

Johny mengatakan dalam pertemuan itu, pembicaraan hanya seputar tiga persolan penting di parlemen yaitu terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan RUU Terorisme.

Pertemuan itu, kata dia tidak sama sekali membicarakan atau menyinggung posisi dan sikap PAN di koalisi partai pendukung pemerintah.

Secara terpisah Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan pihaknya tidak mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka kemarin.

"Enggak saya udah konfirmasi tidak ada (undangan)," kata Yandri saat dihubungi, Selasa (25/7).

Yandri mengklaim partainya tidak merasa tersinggung karena tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, hingga kini partainya masih tetap berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

PAN, kata dia, juga menyatakan setuju atas diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan.

"Kalau prinsipnya kami setuju agar pendapatan pajak naik, bagus itu. Tidak ada masalah," kata Yandri. (kid)

Let's block ads! (Why?)