Fahri Bandingkan Gedung Baru DPR dengan Pemindahan Ibu Kota

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah mengambilalih rencana pembangunan gedung parlemen karena sudah lelah dicibir masyarakat.

"Masa kita mau berwacana mengintegrasikan parlemen saja ribut sedunia, pemerintah mau mindahin ibu kota, biasa-biasa saja, santai saja," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/8).

Mengenai wacana pembangunan apartemen yang dibatalkan, Fahri mengatakan langkah itu diambil Ketua DPR Setya Novanto agar tidak terjadi kegaduhan lagi.

Untuk pembangunan gedung baru, Fahri menyerahkannya kepada pemerintah melalui Kesekretariatan Jenderal DPR yang memiliki kuasa menggunakan anggaran.

"Karena kami bukan kuasa pengguna anggaran. Kami ini hanya memberikan ide sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan rakyat, di bawah saya ada MKD, BURT yang saya koordinasi rapat setiap hari," ujarnya.

Menurut Fahri, ide pembangunan dan penataan kawasan parlemen merupakan gagasannya sebagai bagian dari reformasi DPR.

"Bagian dari reformasi DPR ke depan itu adalah kita membangun kamar legislatif yang independen, yaitu memang reformasi birokrasi kita kan 19 tahun kita ada reformasi ada birokrasi," katanya.

Fahri kini pasrah menyerahkan sepenuhnya rencana penataan kawasan parlemen yang terdiri dari pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi kepada pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran.

"Sudah lah itu ambilah sebagai domain eksekutif, ambil alih isu ini jangan lah kita dianggap ada proyek. Proyek itu semua adalah eksekutif. Kuasa pengguna anggaran itu adalah eksekutif. Tidak ada legislatif," ujar Fahri.

Ketua DPR Setya Novanto resmi membatalkan wacana pembangunan apartemen untuk anggota dewan. Meski demikian, rencana pembangunan gedung DPR masih tetap dipertimbangkan untuk dilanjutkan.

Pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi dialokasikan bakal menelan anggaran sebesar Rp601 miliar. </span> (gil)

Let's block ads! (Why?)