Pilkada 2018 Dinilai Jadi Alasan Golkar Tak Lengserkan Setnov

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski berstatus tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto tetap menjabat sebagai Ketua Umum partai berlambang beringin. Bahkan, para pengurus DPD I Golkar menyatakan setia mendukung Setya sebagai orang nomor satu di Golkar.

Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menilai dukungan pengurus DPD I Golkar disebabkan karena kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.

Menurut Vermonte ada kekhawatiran pada Golkar tingkat daerah. Calon kepala daerah yang diusung Golkar, kata dia, sudah kadung mendekati Setnov.

Jika terjadi pergantian ketua umum, kata Vermonte, maka calon kepala daerah itu harus melakukan pendekatan ulang kepada ketua umum baru.

"Baik calon gubernur, calon wali kota, ini pasti ada pertarungan di daerah. Masuk akal kalau ada gerakan tidak mau Setnov diganti, mereka menghitung kalkulasi politik," kata Vermonte di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Golkar sebagai partai pragmatis, kata Vermonte, tidak memikirkan Setnov menyandang predikat korupsi atau tidak.

Partai berlambang beringin di tingkat daerah hanya ingin mengikuti Pilkada 2018 dengan lancar.

Vermonte menjelaskan, penurunan Setnov dari jabatan ketua umum hanya bisa dilakukan oleh Golkar sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.

Pada Minggu (23/7), sejumlah pengurus DPD Golkar memutuskan tetap mendukung penuh Setya Novanto menjadi ketua umum partai.

Dukungan itu, kata Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, juga sesuai dengan rapat pleno DPP Golkar yang digelar 18 Juli 2017.

Hasil rapat pleno juga menetapkan Golkar tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Sementara, tak semua unsur Partai Golkar setuju Setnov tetap menjadi ketua umum.

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta ketua DPR itu mematuhi pakta integritas terkait statusnya sebagai tersangka korupsi.

"Saya singkat saja meminta Pak Novanto patuh kepada pakta integritas yang dibuatnya. Jangan diputar-putar jadinya," kata Anggota GMPG Syamsul Rizal.

Pakta integritas yang terdiri dari tujuh poin merupakan langkah awal kepengurusan DPP Partai Golkar yang dipimpin Setnov, usai terpilih di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pertengahan tahun lalu.

Salah satu poin pakta integritas itu adalah, bersedia mengundurkan diri ‎dan atau diberhentikan dari kepengurusan DPP Golkar apabila terlibat kasus narkotik, tindakan pidana korupsi dan atas tindakan pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pakta itu ditandatangani Setnov sendiri dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham serta berlaku bagi seluruh kader untuk dipatuhi.

(syh)

Let's block ads! (Why?)