Fadli Zon Yakin Pemesan 5.000 Senjata Bukan BIN atau Polri

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklarifikasi soal institusi non militer yang disebut ingin mendatangkan sebanyak 5.000 pucuk senjata.

Fadli meyakini 5.000 senjata itu bukan diperuntukan bagi institusi Badan Intelijen Negara dan Polri yang santer disebut memesan senjata tersebut.

"Klarifikasinya terkait dengan institusi yang disebut. Tapi Panglima TNI tidak menyebut nama institusinya. Saya yakin kok, itu juga bukan institusi yang beredar ya, apakah BIN atau Polri dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/9).

Fadli mengatakan, jika ada miskomunikasi seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto terkait pembelian senjata tersebut, maka hal itu harus didudukan bersama.

"Jangan sampai ada spekulasi macam-macam. Mungkin ada pihak yang mau mempersenjatai diri, mungkin angkatan apa tuh kalau dulu, angkatan kelima," ujar Fadli sambil terkekeh.

Terlepas dari itu, Fadli enggan menilai pernyataan Gatot sebagai bentuk politik yang sedang dimainkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

"Saya masih melihat dalam satu koridor. Masih ada keterkaitan dengan bidangnya. Kan tidak berbicara tentang politik, dukungan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini menambahkan, polemik terkait 5.000 senjata ini sebenarnya merupakan konsumsi internal TNI saat Gatot menyampaikannya di hadapan para purnawirawan.

Walaupun begitu, Fadli kembali menegaskan bahwa pernyataan Gatot yang berdasarkan laporan intelijen itu harus tetap diklarifikasi.

"Kalau itu data intelijen masih dianggap data intelijen yang masih mentah, tentu harus diklarifikasi dari laporan itu," kata Fadli.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Wiranto dan Gatot untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. Dia meminta polemik 5.000 senjata tidak menggangu kinerja pemerintah.

"Duduk bersama menjelaskan kepada rakyat dan DPR masalah miskomunikasi tersebut. Jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik yang nanti menjadi mengurangi kinerja baik pemerintah maupun kita seluruhnya," kata Agus terpisah.

Badan Intelijen Negara telah mengonfirmasi soal pembelian 500 senjata laras pendek buatan Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen.

Pembelian senjata itu diklaim sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKN/L) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2017.

"Sudah masuk (RKAKN/L APBN P). (Jenisnya) Pistol," ujar Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto kepada CNNIndonesia.com.

Di sisi lain, Wiranto juga mengklarifikasi bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad untuk keperluan pendidikan intelijen.

Let's block ads! (Why?)