Menurut Tjahjo, tingkat demokrasi Indonesia masih baik jika dilihat dari pelaksanaan pilkada serentak 2017. Partisipasi masyarakat yang tinggi disebut menjadi buktinya.
"Memang harus ada ketegasan dari penyelenggara kalau ada kampanye hitam, kampanye ujaran kebencian, SARA, harus ditindak. Mudah-mudahan (Pilkada) 2018 171 daerah sudah tidak ada lagi masalah-masalah kampanye hitam," ujar Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/9).
Penurunan IDI 2016 terjadi karena tiga indikator; kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Kepala BPS Suhariyanto berkata, meski turun namun capaian indeks tersebut menunjukkan bahwa iklim demokrasi berada di tingkat sedang dan relatif kondusif.
Tjahjo menilai turunnya indeks demokrasi dipengaruhi oleh penyelenggaraan pilkada, namun ia yakin seharusnya pengaruh yang dibawa Pilkada justru positif terhadap IDI.
"Dari 2015-2017 sudah 268 Pilkada semua aman, DKI saja yang prosesnya begitu dinamis toh hari pelaksanaannya aman," katanya.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu pun meminta peserta Pilkada 2018 terus mematuhi koridor yang sudah ditentukan penyelenggara serta pengawas pemilihan.
Pada IDI 2016, berdasarkan tingkat provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang menurun paling drastis tingkat demokrasinya, yaitu mencapai 14,47 poin. Posisi DKI Jakarta diikuti Sumatera Barat yang turun hingga 13,05 poin, dan Kalimantan Timur 7,6 poin.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mendagri Pertanyakan Tolak Ukur Indeks Demokrasi BPS"
Post a Comment