Mensesneg Sebut Unit Kerja Pancasila Berbeda dengan P4

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Keppres itu dibacakan saat memberikan amanat upacara Hari Lahir Pancasila, 1 Juni.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, unit kerja yang baru dibentuk Jokowi berbeda dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 sendiri terdiri dari butir-butir pedoman untuk mengamalkan Pancasila bentukan Orde Baru.

Ia berkata, unit kerja ini dibentuk dengan melihat perubahan situasi, tantangan-tantangan baru, dan perkembangan teknologi saat ini. Pemerintah melihat proses pembelajaran kini dan dulu banyak berubah.

"Tentu saja banyak hal yang saya yakin banyak perubahan dari P4 tadi," kata Pratikno di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (6/1).

Meski tidak disebutkan, beberapa perbedaan mulai dilakukan pemerintah kini. Pemerintah memaksimalkan media dan media sosial untuk menggaungkan Pancasila dan persatuan seperti penggunaan tagar Saya Indonesia, Saya Pancasila, dan Pekan Pancasila.

Sementara P4 dikenalkan pada generasi muda saat itu dalam bentuk pendidikan dan kurikulum tersendiri. Sebelum resmi mengikuti pelajaran formal, murid selama seminggu akan mengikuti penataran P4.

Panduan P4 dibentuk melalui Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Namun P4 tak lagi berlaku setelah dicabut melalui Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menilai pengenalan Pancasila yang dilakukan selama ini terbilang berjarak dengan realita kehidupan. Maka menurutnya, tak heran jika belum ada satu generasi pun yang sepenuhnya mengamalkan Pancasila.

"Dari generasi ke generasi sama aja, ada yang tertarik dan tidak tertarik," pungkas Hilmar.

Upacara Hari Lahir Pancasila. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Ia menyatakan, selama ini pengenalan Pancasila hanya dilakukan dengan pengucapan sila yang diucap berulang kali. Namun, tidak banyak masyarakat umum atau siswa yang mengerti makna di balik sila tersebut.

"Anak-anak juga bingung. Banyak yang tidak berpikir artinya apa," imbuh Hilmar.

"Tantangannya itu bagaimana membuat pancasila relevan. Bukan dengan cara memaksa orang mengingat-ingat," katanya.

Belum Sebut Nama

Pratikno menjelaskan garis besar lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Unit kerja ini akan terdiri dari dewan pengarah dan eksekutif.

Dewan Pengarah beranggotakan sembilan orang dari tiga komponen yakni negara, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sementara kepala eksekutif diisi satu orang. Kepala eksekutif akan menunjuk beberapa deputi untuk membantu kerja.

Namun Pratikno tak menjelaskan detail nama anggota dan masa kerja unit kerja presiden ini.

Begitu pula Presiden Jokowi yang enggan menyebutkan nama tokoh yang akan memimpin dan menjadi dewan pengarah unit kerja ini. "Nanti kalau dilantik, juga tahu nama-namanya," ujar Jokowi sebelum meninggalkan Gedung Pancasila, kemarin. (pmg)

Let's block ads! (Why?)