PDIP Yakin Opsi Pemerintah Disetujui Paripurna DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) bakal ditentukan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Kamis (20/7).

Dalam penyelesaian RUU Pemilu hari ini, setidaknya ada lima isu krusial yang masih menjadi pembahasan alot.

Kelima isu krusial yang belum disepakati itu adalah ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran kursi per dapil, dan metode konversi suara ke jumlah kursi parlemen.

Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meyakini opsi yang diinginkan pemerintah terkait RUU Pemilu akan disetujui dalam Paripurna DPR RI.

"Kita optimistis opsi pemerintah akan disetujui," ujar Arteria Dahlan di Jakarta, Kamis (20/7) seperti dikutip dari Antara.

Arteria mengatakan opsi yang diinginkan pemerintah, salah satunya terkait ambang batas presiden atau presidential threshold dengan skema 20-25 persen, semata-mata demi kepentingan bersama untuk memperkuat sistem presidensial.

"Demi kepentingan yang lebih besar semoga dilancarkan semuanya," jelas dia.

Sementara itu untuk mengantisipasi voting dalam pengambilan keputusan Paripurna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adiyanto memerintahkan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan hadir dalam rapat Paripurna.

PDIP Yakin Opsi Pemerintah Disetujui Paripurna DPR

Peta politik DPR jelang rapat paripurna pemutusan RUU Pemilu. (CNN Indonesia/Fajrian)

Bukan hanya PDIP saja, fraksi-fraksi lain seperti PKB, Gerindra, dan Golkar juga menegaskan hal serupa pada kader-kadernya.

"Setiap putusan paripurna, wajib di Jakarta. (Kalau langgar) langsung pindah komisi," demikian peringatan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kepada anggotanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).

Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya telah memberi arahan khusus kepada seluruh anggota fraksi Partai Gerindra untuk tetap berada di Jakarta saat rapat paripurna hari ini.

Arahan itu, kata Muzani, untuk mengantisipasi keputusan diambil secara jajak pendapat atau voting dalam rapat paripurna tersebut.

"Tidak boleh ada yang keluar Jakarta, semuanya 72 (jumlah anggota gerindra)," ujar Muzani terpisah.

Sementara itu DPP Golkar melontarkan instruksi itu usai rapat pleno yang membahas nasib Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK.

"Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu 20 Juli 2017 yang akan datang, maka seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (18/7) petang.

Let's block ads! (Why?)