Tjahjo Sindir Partai Pendukung Pemerintah yang Beda Sikap

S. Yugo Hindarto & Lalu Rahadian , CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyindir partai politik pendukung pemerintah yang kerap mengambil sikap berbeda dengan pemerintah, seperti dalam isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Dia mempertanyakan etika yang dimiliki partai-partai politik dalam barisan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Tjahjo, saat ini semakin banyak parpol yang etikanya tidak jelas dan hanya mengedepankan kepentingan jangka pendek dalam koalisi.

Ia mengklaim ada beberapa parpol yang tidak menjalankan tugas sebagai partai koalisi dengan baik hingga saat ini.

"Koalisi pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama tapi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah, masyarakat bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten," tutur Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (14/7).

Sindiran Tjahjo itu disampaikan menyusul pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang belum kunjung selesai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lima isu krusial yang saat ini masih belum menemui titik kesepakatan adalah sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan metode konversi suara.

Kemarin, DPR dan Pemerintah bersepakat membawa lima opsi paket isu krusial RUU Pemilu, dibawa ke dalam rapat paripurna yang digelar 20 Juli mendatang.

Sejauh ini, partai-partai koalisi pemerintah yang mendukung keinginan pemerintah dalam pembahasan paket RUU Pemilu adalah PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP. Sedangkan dua partai pendukung lainnya, PKB dan PAN berbeda pandangan soal isu krusial.

"Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang. Yang saya sampaikan tidak pada masalah RUU Pemilu, berkoalisi dalam konteks yang lebih luas apalagi koalisi politilk dalam pemerintahan," katanya.

PDIP Arogan

Sekjen PDIP, seperti dikutip Detik.com meminta agar PAN berada di luar pemerintahan bila terus berbeda sikap dengan pemerintah.

Namun, menurut Ketua DPP PAN Yandri Susanto pernyataan sekjen PDIP itu arogan.

"Katanya (PDIP) Pancasilais tapi kok arogan. Kami kan hanya mengritik," kata Yandri kepada CNNIndonesia.

Dia mengatakan, PAN tidak selalu harus sepakat dengan pemerintah. Bila ada kebijakan yang dianggap tidak memihak rakyat, maka PAN akan menolaknya.

"Biar masyarakat yang menilai, kami bekerja untuk rakyat," katanya.

PAN, kata Yandri menyerahkan sepenuhnya kepada presiden Joko Widodo dan koalisi partai pendukung pemerintah bila ingin mengeluarkan dari koalisi. "Terserah silakan saja," katanya.

Dikatakan Yandri, sejak awal, partai berlambang matahari itu, tidak pernah diajak berkomunikasi oleh partai koalisi lainnya.
"Mulai dari Perppu, dan RUU Pemilu kami tidak pernah diajak," katanya.

(syh/yns)

Let's block ads! (Why?)