Dukung Jokowi, Perindo Diingatkan Tidak Minta Jatah Cawapres

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai wacana dukungan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019 merupakan cermin perilaku politik pragmatis.

Eva menganggap itu hal yang lumrah mengingat peluang Jokowi cukup terbuka untuk memenangkan Pilpres 2019.

Hanya saja, lanjut Eva, langkah mendukung Jokowi harus disertai bukti yang konkret, terukur dan produktif.

"Ojo sing mengko gebuki Jokowi, ngene kan lucu yo ngono loh (Jangan yang nanti gebuki Jokowi, ini kan lucu, ya). Dan jangan ada transaksi di awal. Durung ono kinerja juk jaluk jadi cawapres, umpamane ngono (Belum ada kinerjanya, tapi meminta posisi cawapres, misalnya seperti itu)," kata Eva.

Salah satu kontribusi yang harus dibuktikan, kata Eva, adalah dari pemberitaan di media milik Hary Tanoe yang selama ini cenderung mengkritik keras Jokowi.

Selain itu, lanjut Eva, dukungan kepada Jokowi jangan sampai menyandera PDIP dan menimbulkan persepsi negatif di mata publik akibat kasus yang menjerat Hary Tanoe.

Saat ini Hary Tanoe menyandang status tersangka atas kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Jaksa Yulianto.

"Ya jangan sampai ada kecurigaan seperti itu," kata dia.

Eva melanjutkan, dukungan kepada Jokowi juga bisa dilakukan oleh Perindo dari segi ekonomi, misalnya mendukung proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun oleh Jokowi.

Untuk hal tersebut, Eva tak mempermasalahkan asal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kalau logika business to business mengikuti aturan yang ada. Kalau di politik ya harus ada pakem yang beradab, yang beretika dan seterusnya," katanya.

Sebelumnya, Perindo mewacanakan ikut mengusung Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Dukungan kepada Jokowi akan diputuskan pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Perindo dan ditetapkan pada Kongres Perindo akhir tahun ini. </span> (wis)

Let's block ads! (Why?)