Kontroversi Petinggi Gerindra Samakan PDIP dengan PKI

Perdebatan presentase ambang batas pencalonan presiden antara nol persen dan 20/25 persen tidak berhenti saat UU Pemilu disahkan. Polemik ambang batas itu kini berujung pada perseteruan antara petinggi Gerindra dengan PDI Perjuangan.

Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang 'lelucon politik' ambang batas saat menyambangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas kini berbuntut panjang.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai Prabowo terlalu berambisi menjadi presiden.

Lantas, pernyataan Hasto kembali mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Puyono.

Dalam keterangannya, Arif menyebut Presiden Joko Widodo dan PDIP membohongi rakyat karena menghendaki ambang batas presiden 20 persen. Bahkan, Arif mengaitkan PDIP dengan Partai Komunis Indonesia.

"Jadi wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih," kata Arif dalam keterangannya, Senin (31/7).

Arif pun menambahkan, perilaku PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menunjukkan sikap antikritik yang sama halnya dengan PKI.

"Sebab sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengancam akan melaporkan pernyataan Arif ke pihak Kepolisian. Saat ini pernyataan itu tengah dikaji tim hukum PDIP.

Ujungnya, Selasa (1/8) kemarin, melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader PDIP, Arief menyatakan permintaan maaf dalam surat di atas materai Rp6.000,- yang disebar kepada awak media.

Dalam surat itu, Arif mengklarifikasi pernyataannya yang menyinggung PDIP dengan PKI.

“Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat, dan tidak benar PDIP itu adalah PKI serta menipu. Sebab PDI-Perjuangan adalah Partai yang menjunjung tinggi nilai nilai Pancasila  dan berlandasan Pancasila dan bekerja serta memperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara," demikian dikutip surat Arif.

"Karena itu, untuk meluruskan kesalahpahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besarnya pada Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh jajaran kader PDIP  yang merupakan sahabat-sahabat saya atas statement saya tersebut diatas," tutup surat tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, Arif sudah mendapat teguran dari Ketua Umum Prabowo Subianto atas pernyataannya tersebut.

"Kami di Gerindra saling menghormati sesama parpol, mitra dalam berdemokrasi jadi artinya yang bersangkutan juha akan ditegur dan akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapannya itu yang merupakan pernyataan di luar garis partai," kata Fadli di Gedung DPR, kemarin.

Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan permintaan maaf Arief tidak bisa dilakukan begitu saja. Menurutnya Arief melontarkan pernyataan dia secara sadar.

"Pernyataan dilakukan secara sadar dan dilakukan oleh pemimpin partai besar. Tidak masuk akal kalau penyataan itu disampaikan secara tidak sadar," kata Watubun kepada CNNIndonesia.com melalui sambunngan telepon, Rabu (2/8).

Watubun mengatakan selama ini PDIP selalu menanggapi isu PKI dengan sabar dan menganggap isu itu sebagai isu murahan. Namun makin lama PDIP malah semakin diserang dengan isu tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan PDIP bukan PKI karena dibentuk oleh pendiri bangsa Indonesia. Menurutnya orang yang selama ini mengatakan PDIP adalah PKI tidak paham dan tidak mengerti sejarah.

"Karena banyak akhir-akhir ini mulai membuat isu yang tidak bertanggung jawab dan menyerang kami, kami tidak tolelir terhadap itu. Kami akan tempuh jalur hukum bagi siapa asaja yang mengeluarkan isu soal PKI atau yang lain," kata Watubun.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira sementara itu mengatakan, "Minta maaf itu aspek kemanusiaan, sementara kajian hukum itu aspek hukum. Itu dua hal yang berbeda." </span> (gil)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini