Simbiosis Mutualisme Dukungan Politik Jokowi

Beberapa partai politik telah mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo untuk maju dalam kontestasi Pemilu serentak 2019. Hal tersebut dianggap dampak dari Pemilu Presiden 2014 lalu.

Walau telah tiga tahun berlalu, pemilu presiden 2014 disebut masih menyisakan pembagian kelompok dalam dunia politik Indonesia. Dua kutub yang dimaksud adalah gerbong parpol koalisi dan oposisi pemerintahan.

Parpol pendukung pemerintahan yang saat ini berada di parlemen adalah PDI Perjuangan, NasDem, Hanura, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Sementara, partai yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi rezim Jokowi dan Jusuf Kalla adalah Gerindra serta PKS.

Hanya partai Demokrat yang memilih jalan tengah sebagai penyeimbang. Namun, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu kerap memilih jalan berseberangan dengan kepentingan pemerintahan Jokowi-JK.

Agustus ini terhitung kurang 20 bulan Pemilu serentak 2019 berlangsung. Sudah ada beberapa parpol yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi agar kembali menduduki kursi RI 1.

Partai-partai yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi sejak tahun ini adalah Golkar, NasDem, PPP, Hanura, PSI, PKP Indonesia, dan Perindo.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Irine Gayatri berkata, banyaknya dukungan parpol untuk Jokowi sejak tahun ini menunjukkan presiden paham dengan peta politik jelang Pemilu 2019.

Menurutnya, Jokowi tahu bahwa ia membutuhkan dukungan partai koalisi agar pemerintahannya bisa berjalan efektif dalam sistem presidensiil dan multi partai.

"Makin jelas Jokowi bukan orang yang ingin senangkan semua pihak, tapi juga paham peta politik, perlu dukungan parpol koalisi, selain memang sistem politik yang presidensiil multipartai," kata Irine kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/8) malam.

Dukungan parpol untuk Jokowi juga diduga tidak lepas dari tingginya popularitas Presiden ketujuh itu.

Dari hasil survei terakhir yang digelar lembaga SMRC dan dipublikasikan 8 Juni lalu, tingkat popularitas Jokowi disebut mencapai angka 53,7 persen. Kepercayaan terhadap kemampuan Jokowi memimpin juga masih tinggi, pada angka 69 persen.

Kader Golkar bawa poster Presiden Jokowi pada Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2016 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7)ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Tingginya dukungan masyarakat pada Jokowi berdampak pada banyaknya parpol yang menyatakan dukungan untuknya. Sebab, parpol dianggap tak mau melepas keuntungan elektabilitas dengan menyatakan dukungan untuk Jokowi.

Selain itu, janji penyaluran dana parpol yang naik nominalnya juga dianggap berpengaruh terhadap adanya dukungan terhadap Jokowi untuk Pemilu 2019.

Sampai saat ini dana bantuan untuk parpol yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) hanya sebesar Rp108 per suara. Rencananya, bantuan dana untuk parpol akan dinaikkan hingga Rp1000 per suara.

"Rakyat hargai kesungguhan Jokowi. Parpol tidak mau ditinggal pemilih juga. Parpol mau dapat dana dari Pemerintah juga kan, dan sudah ada seruan agar pemerintah hati-hati," tuturnya.

Masih Cair

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaribi menilai fenomena dukungan sejumlah partai kepada Jokowi belakangan ini masih bersifat cair. Artinya, kata Adjie, masih terbuka kemungkinan perubahan sikap partai di kemudian hari.

Perubahan bisa terjadi seiring dengan dinamika kepengurusan di internal masing-masing partai. Terlebih, dari sejumlah partai pendukung, hanya PDI Perjuangan yang relatif memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. 

Dukungan kongkret baru akan terbukti saat partai-partai ini menandatangani dukungan resmi di KPU. "Sekarang belum final. Perubahan dukungan itu nantinya melihat kondisi internal parpol. Jadi finalnya akan tergantung pada kondisi objektif Jokowi menjelang pemilu," ujr Adjie.

PDIP belum menyatakan dukungan kepada Jokowi. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Dukungan tersebut, Adjie menilai, karena sejumlah partai saat ini dilatari motif untuk mendongkrak elektabilitasnya jelang Pemilu 2019. Partai-partai tersebut melihat Jokowi sebagai sosok yang masih kuat dan diterima publik.

Adjie melihat situasi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Ia juga tak melihat akan ada kesulitan berarti bagi Jokowi, baik dalam berkomunikasi maupun mengatur deal politik dengan partai-partai pendukungnya.

Sementara itu Direktur Lembaga Kajian Politik Voxpol Center Pangi Chaniago mengatakan, dukungan kepada Jokowi dipicu sejumlah faktor seperti kerja nyata pemerintah terutama dalam pembangunan infrastruktur dan tingkat kepuasan terhadap kerja presiden.

Gabungan dua hal itu, ditambah krisis kaderisasi di tingkat partai, membuat partai-partai tak punya banyak pilihan selain mendukung terhadap Jokowi. Pangi mengatakan partai-partai sengaja menyatakan dukungan saat ini untuk kepentingan menaikkan popularitas.

"Karena elektabilitas dan popularitas partai berbanding lurus dengan figur yang mereka usung, dan hampir semua partai saat ini mengalami krisis kaderisasi. Jadi memang masuk akal jika mereka menoleh ke Jokowi," kata Pangi.

Stabilitas pemerintahan

Ia tak menampik dukungan itu akan menciptakan koalisi yang gemuk. Namun, menurut Pangi, koalisi gemuk itu tak akan merugikan Jokowi selama ada manajemen koalisi yang baik.

Sebaliknya jika mampu mengelola koalisi itu, Pangi mengatakan, dukungan politik akan membuat pemerintahan semakin stabil, terutama dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif.

"Karena semakin banyak partai yang dukung maka akan semakin banyak fraksi pemerintah di parlemen. Ini yang akan memuluskan program-program pemerintah," Pangi menuturkan.

Dalam mengelola koalisi, Pangi menyebut Jokowi harus belajar banyak dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dari kasus sikap PAN dalam pembahasan dan pengesahan UU Pemilu. 

Berkaca dari hal itu, Pangi menyarankan Jokowi untuk lebih tegas lagi dalam memberikan reward and punishment. Harus ada komitmen dari partai-partai untuk mendukung program pemerintah dan kesediaan menerima hukuman jika melanggar komitmen tersebut.

"Untuk isu yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti kenaikan listrik, BBM, mungkin pantas diberi ruang perbedaan atau perdebatan. Namun, dalam hal lain seharusnya koalisi itu mendukung," ujar Pangi. </span> (wis/djm)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini