Djarot, Masa Transisi, dan Estafet Pembangunan Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Djarot Saiful Hidayat resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta yang akan menjabat selama empat bulan ke depan sebelum Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dilantik Oktober mendatang.

Meski hanya menjabat selama empat bulan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Djarot antara lain  menyelesaikan pembangunan jalan layang dan underpass untuk mengatasi kemacetan, pembangunan rumah susun, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, dan pembangunan infrastruktur lainnya. 

Demi keberlanjutan proyek infrastruktur tersebut, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengusulkan agar Djarot menjalin koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies dan Sandiaga.

Menurut Yayat kerjasama ini penting dilakukan mengingat sisa masa jabatan yang dimiliki oleh Djarot saat ini juga bersamaan dengan masa peralihan jabatan dengan pemerintahan yang baru. 

"Minimal bisa membuat satu garis kebijakan yang jelas dan tegas bagaimana program kegiatan yang sedang dilakukan bisa ditindaklanjuti," kata Yayat saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Empat bulan, kata Yayat, tidak cukup bagi Djarot untuk menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur yang belum selesai sehingga program pembangunan yang sekiranya tidak jauh berbeda dengan program milik Anies-Sandi bisa diselaraskan.   

"Supaya sinerginya terus berkelanjutan supaya tidak terlalu banyak penundaan-penundaan lagi," kata Yayat.

Djarot Saiful Hidayat saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Hilangkan Egoisme 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengamat tata kota Nirwono Yoga yang berpendapat bahwa keberhasilan Djarot dalam memimpin ibu kota bukan dilihat dari jumlah bangunan fisik yang berhasil dibangun, tetapi memastikan program-program yang belum selesi akan diteruskan Anies-Sandi.

"Sangat penting untuk berkoordinasi, bagaimana Pak Djarot menyakinkan ke Pak Anies-Sandi untuk menerima program yang belum tuntas itu sebagai program mereka bersama untuk warga Jakarta," kata Nirwono. 

Koordinasi itu, kata Nirwono, juga untuk menghilangkan egoisme antara gubernur yang lama dengan program gubernur yang baru sehingga tidak ada saling klaim mengenai program masing-masing. 

"Bahwa ini program untuk warga Jakarta. Jadi siapapun yang melaksanakan siapapun gubernurnya itu tidak bisa mengatasnamakan ini peninggalan si gubernur A gubernur B. Tetapi ini benar-benar untuk kesejahteraan warga Jakarta," ujarnya. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun jembatan layang dan underpass di enam titik. Tiga pembangunan jembatan layang dibangun di Bintaro Permai, Cipinang Lontar dan Pancoran. Sementara underpass dibangun di Kartini, Kuningan-Mampang dan Matraman. Pembangunan kedua proyek itu ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2017. 

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tahun ini juga menargetkan akan menyelesaikan pembangunan 24 rumah susun yang terdiri dari 6.120 unit dan 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
Pemprov DKI Jakarta juga berencana akan meresmikan jalan layang non-tol koridor XIII yang menghubungkan Ciledug-Tendean.

(yns)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini